Pemerintah dan Swasta Berkolaborasi Wujudkan Ekosistem Kendaraan Listrik

Hingga sekarang ini Pemerintah terus gencarkan programnya guna mempercepat penggunaan secara keseluruhan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB). Karena itulah pemerintah dan swasta berkolaborasi guna mewujudkan tercapainya hal tersebut.

Pengendara.com-Percepatan itu diatur dalam Perpres Nomor 55 Tahun 2019 yang berbunyi Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan. Tak heran Presiden Joko Widodo menginstruksikan perihal KBLBB tersebut baik di pusat maupun daerah agar menggunakan kendaraan listrik. The International Council on Clean Transportation (ICCT) bersama Komite Penghapusan Bensin Bertimbel (KPBB) menyelenggarakan workshop bertajuk Percepatan Penerapan Kendaraan Listrik Berbasis Baterai di Indonesia yang mendatangkan narasumber berkompeten di bidangnya, Rabu (21/9/22) di Jakarta Pusat.

Analis Kerjasama Direktorat Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Supriyadi mengungkapkan, pemerintah sudah mempersiapkan regulasi dan strategi untuk mewujudkan rencana tersebut. Bahkan percepatan KBLBB tersebut sudah diterapkan oleh Pemerintah DKI Jakarta. Pemprov DKI sudah mengoperasikan 30 unit bus listrik TransJakarta.

Perihal tersebut dibenarkan Chaidir, Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Ia mengutarakan, Pergub DKI Jakarta berisi tiga komitmen pembangunan rendah karbon. Pertama, implementasi 100 bus listrik pada rute Transjakarta sampai akhir 2022. Kedua, mengganti separuh bus Jakarta menjadi armada listrik secara bertahap sampai 2025. Dan ketiga, akan mengganti 100 persen armada Bus Rapid Transit (BRT) dengan bus listrik pada 2030. Bahkan di tahun yang sama Pemprov DKI Jakarta menandatangani Deklarasi Jalan Bebas Bahan Bakar Fosil C40 pada 2021.

“Guna memuluskan target Pemprov DKI, pengelola TransJakarta menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan sektor swasta. Harapannya, target elektrifikasi lebih dari 10 ribu unit bus Transjakarta pada 2030 bisa tercapai,” katanya.

Transportasi publik dari sektor swasta seperti Bluebird pun turut serta menjadi bagian percepatan penggunaan kendaraan listrik. Bahkan, Bluebird merupakan pelopor penggunaan taksi berbasis listrik di Tanah Air. Hal ini dibuktikan oleh perusahaan yang berlogo burung biru tersebut di 2020 dengan pengoperasian 29 unit armada. Hingga sekarang Bluebird terus menambah armadanya hingga 200 unit. Bahkan di tahun ini Bluebird menanam investasi senilai Rp32,5 miliar untuk mewujudkan kendaraan listrik tersebut.

Suratmanto, Technical Service Manager PT Bluebird, Suratmanto mengungkapkan, mobil listrik Bluebird baru tersedia di Jakarta dan Bali. Rencananya ke depan Bluebird akan menyediakan layanan mobil listrik di Semarang, Jawa Tengah.

Workshop Nasional mengenai KBLBB semakin seru dengan pernyataan Nupur Gupta, Senior Transport Specialist World Bank. Ia mengatakan, strategi mobilitas listrik bisa diintegrasikan dengan sasaran dan tujuan mobilitas perkotaan berkelanjutan. Jangan sampai strategi pengembangan kendaraan listrik dikembangkan sendiri-sendiri dan terpisah.

Sementara Ridwan Kurniawan, Program Manager United Kingdom Partnership for Acceleration of Climate Transition (UK PACT) Program for Indonesia, mengatakan, pemerintah Inggris siap mendukung pembiayaan kendaraan listrik di Indonesia. Karena ini merupakan salah satu kegiatan atau program mendapatkan perhatian oleh pemerintah Inggris untuk kemungkinan pendanaan.

Oleh sebab itu, ia mengajak semua pihak bekerjasama dengan model produk pembiayaan yang telah disediakan dari World Bank dan ADB.

Melihat pengembangannya di Tanah Air Indonesia ini, Ahmad Safrudin, Direktur Eksekutif KPBB menyebutkan bahwa masih ada sejumlah tantangan yang perlu dihadapi. Pemerintah belum menuntaskan software dalam mengembangkan persemaian KBLBB ini.

“Terutama skema insentif dan disinsentif fiskal berbasiskan tingkat grCO2/km guna menciptakan kesetaraan harga jual antara KBLBB ICE vehicle, sehingga KBLBB mampu melakukan penetrasi pasar,” kata Safrudin.

Untuk mendorong penetrasi kendaraan listrik di Indonesia, pemerintah memiliki program khusus. Pemerintah pusat memberikan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) 0 persen bagi konsumen.

Adapun di daerah, DKI Jakarta misalnya, telah menghapus Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) maupun Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) bagi konsumen kendaraan listrik. Bank Indonesia pun mengizinkan DP 0 persen untuk mobil listrik.

Yuk sukseskan program pemerintah Indonesia ini.

Latest Posts