Pengendara.com—Uji coba perluasan pelarangan sepeda motor ini akan diterapkan mulai dari kawasan Bunderan Hotel Indonesia (HI) hingga Bundaran Senayan, sehingga meliputi seluruh kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta.
Rencana perluasan pelarangan sepeda motor ini dikecam banyak pihak, terutama para pengguna sepeda motor yang sering beraktivitas melewati jalan tersebut.
Bentuk pelarangan itu dinilai diskiriminatif, tidak adil bagi pengguna sepeda motor yang dituding sebagai biang kemacetan lalu lintas. Ditambah lagi, layanan sarana transportasi publik belum bagus dan ongkos naik kendaraan umum nyatanya lebih mahal dibandingkan menggunakan motor milik sendiri.
“Secara logika, body mobil lebih besar daripada motor. Mobil juga banyak melintas kawasan tersebut. Apalagi banyak mobil-mobil baru yang terus bertambah setiap bulan, bahkan setiap hari. Kenapa yang disalahkan orang yang naik motor, yang dibatasi pengendara motor,” kata Ari, karyawan perusahaan Finance yang berkantor di kawasan Jl. Jenderal Sudirman kepada Pengendara.com hari ini, Rabu (6/9).
Dalam kondisi perekonomian yang sedang susah saat ini, naik motor bagi kebanyakan warga masyarakat jauh lebih efisien dan sangat menghemat pengeluaran mereka sehari-hari.
“Jelas lebih hemat hampir 50% dengan naik motor, dan lebih cepat sampai kantor. Saya sendiri punya mobil. Tapi, lebih sering untuk membawa keluarga. Sehari-hari ke kantor ya naik motor. Anda tahu sendiri kan jalan di Jakarta ini macetnya minta ampun setiap harinya,” ungkap Ari yang tinggal di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.
Pendapat senada dikemukakan Ramlan, pengguna sepeda motor yang berprofesi sebagai jurnalis otomotif. Dia mengaku tidak setuju dengan pelarangan tersebut. “Belum saatnya. Selama belum ada transportasi umum yang layak untuk melayani masyarakat, belum ada area parkir motor yg mumpuni menampung motornya para pengguna sepeda motor,” kata Ramlan.
Menurut Ramlan, hingga saat ini sepeda motor masih menjadi alat transportasi sebagian besar masyarakat dalam beraktivitas rutin, terutama kalangan menengah ke bawah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. “Naik bus, kereta api, metromini, sudah penuh, makin penuh, desak-desakan pula, ongkosnya dihitung-hitung malah lebih mahal, sangat tidak efektif dan efisien,” tegas dia.
Ari, Ramlan, dan beberapa pengguna sepeda motor yang diwawancara Pengendara.com mengaku mendukung penuh Gerakan Aliansi Menentang Pembatasan Motor (GAMPAR) yang akan menggelar aksi damai pada hari Sabtu 9 September pukul 12.00-18.00 wib di kawasan Patung Kuda, Monas.
Ketua Road Safety Association (RSA) Indonesia Ivan Virnanda mengatakan, perluasan larangan tersebut untuk mengatasi kemacetan dan bentuk pemaksaan agar warga masyarakat menggunakan transportasi publik, namun uji coba atau aturan tersebut tidak disertai dengan peningkatan kualitas pelayanan transportasi publik.
“Larangan ini adalah kebijakan panik dari pemerintah karena tidak sanggup menyediakan transportasi publik yang yang aman, nyaman, selamat, tepat waktu dan terjangkau,” kata Ivan dalam jumpa pers di LBH Jakarta pada Minggu (3/9) lalu.
Menurut Ivan, layanan angkutan umum di Jakarta belum memenuhi harapan masyarakat. Dia mencontohkan, saat jam sibuk di koridor I bus Transjakarta, koridor yang berada di jalur pelarangan sepeda motor melintas, yang seharusnya headway (waktu tunggu antar bus) 7 menit di waktu sibuk dan 15 menit waktu normal, saat ini headway di koridor I masih terlalu lama. “Headway saat ini bisa sampai 15 menit di waktu sibuk,” ujarnya. Jadi, menyita waktu, belum lagi masih macet di perjalanan.
RSA Indonesia meminta pengambil kebijakan, yakni pihak pemerintah menyelesaikan dahulu persoalan angkutan umum yang ada, ketimbang melarang sepeda motor melintas di jalan-jalan protokol. Selama permasalahan transportasi publik belum dibenahi, memperluas larangan sepeda motor bukanlah solusi untuk mengatasi kemacetan.
Berdasarkan informasi, up to date yang Pengendara.com himpun, rencana menggelar aksi damai dari Gerakan Aliansi Menentang Pembatasan Motor (GAMPAR) pada hari ini, Sabtu 9 September 2017 dibatalkan berkaitan dengan pengumuman penundaan penerapan uji coba aturan larangan pembatasan sepeda motor tersebut yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan DKI Jakarta.
